Untuk mencapai pengimplementasian tersebut, sebagai ketua BAM, pria yang akrab disapa Aher ini menekankan bahwa pendidikan gratis dan merata merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga Indonesia.
Oleh karena itu, Aher menegaskan perlunya pengokohan pada aspek Pendidikan di Indonesia melalui regulasi, serta pendanaan agar mendukung rencana ini.
Menurut Aher sebagai ketua BAM, pemerataan Pendidikan di Indonesia menjadi aspek yang sangat penting. Sebab di lapangan terdapat fakta banyaknya anak Indonesia yang mengalami putus sekolah. Sehingga, pengimplementasian pemerataan Pendidikan harus menjadi perhatian khusus.
“Karena banyak angka putus sekolah baik dari SD ke SMP, terlebih angka putus sekolah dari SMP ke SMA/SMK lebih banyak lagi,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat II ini.
Menurut Aher, masih banyak ditemukan permasalahan ekonomi dan geografis yang menghambat meratanya Pendidikan di Indonesia.
“Tentu kita ingin mengokohkan Pendidikan, pertama melalui undang-undang 1945 dengan cara memfokuskan 20% anggaran dari seluruh komponen APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, hingga APBN. Kedua, melalui undang-undang sisdiknas agar Pendidikan Indonesia membentuk generasi muda Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia,” jelas Aher.
Melalui kedua hal tersebut, Aher menegaskan bahwa pemerataan Pendidikan di Indonesia bukan hanya memenuhi hak warga negara, tetapi hal tersebut merupakan kewajiban negara untuk menjamin meratanya Pendidikan dasar, khususnya dibagian pelosok di Indonesia.
“Pemerataan Pendidikan juga akan mewujudkan cita-cita konstitusi dan cita-cita sisdiknas untuk membentuk generasi muda yang kuat, berpengetahuan langkah, utuh, beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia,” tambahnya.
Berdasarkan hal tersebut, Aher turut menekankan agar pemerataan Pendidikan khususnya di pelosok Indonesia dan golongan masyarakat menengah ke Bawah harus menjadi perhatian, terutama jika terdapat hambatan untuk menjalani Pendidikan baik karena hambatan geografis dan ekonomi. [fraksipks.id]
